“Jika potensi kelautan dan perikanan besar untuk PAD dengan konsep yang kongrit, ada peluang penambahan anggaran. Itu akan dikoordinasikan pada rapat-rapat Banggar DPRD Sumbar bersama TAPD pemerintah daerah,” katanya.
Dia menyebut fokus kinerja sebagai Ketua DPRD Sumbar dalam waktu dekat, meninjau objek-objek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa waktu lalu telah meninjau UPTD SAMSAT, RSUD dan BPBALP. Secara keseluruhan kepentingan masyarakat itu ada tiga, yaitu pendidikan kesehatan dan perekonomian. Ketika itu terpenuhi, maka kelangsungan PAD melalui objek-objek nya akan berjalan.
Kedatangan Muhidi disambut langsung oleh Kepala BPBALP Sungai Nipah Lastri Mulyanti, dikatakannya, komoditi yang dikembangkan oleh BPBALP ada ikan karapu, kakap, lobster laut hingga udang vaname seluruh komoditi tersebut memiliki potensi besar untuk mengenjot pendapatan.
“UPTD BPBALP Sungai Nipah bisa menjadi andalan dalam peningkatan PAD, namun alokasi anggaran tidak signifikan,” katanya.
Dia menyebut ada 33 kelompok nelayan yang membudidayakan ikan kerapu di bawah binaan BPBALP Sungai Nipah yang tersebar di Kota Painan. Kualitas ikan kerapu yang dibudidayakan telah kualitas impor, per tahun produksi mencapai 33 ton.
“BPBALP juga terus melakukan pembinaan kepada peternak ikan agar tidak gagal panen, hal itu cukup berhasil tidak ada yang gagak panen,” katanya.
Sementara itu salah satu pejabat struktural BPBALP Sungai Nipah Alex mengungkapkan, anggaran UPTD untuk pengadaan calon induk berbagai jenis ikan dan ikan kerapu sebesar Rp 514.000.000.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
