“Dari data yang ada saat ini Sumatera Barat memiliki sumber-sumber produk ekspor yang belum terkelola dengan baik, terutama bahan-bahan perkebunan dan pertanian, namun belum ada data yang jelas tentang hal tersebut karena ekspor dilakukan oleh eksportir dari Medan. Kedepan kita berharap muncul tokoh eksportir dari Sumbar sendiri dengan memanfaatkan Teluk Bayur pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian barat,” ujarnya .
Syukriah HG juga mengatakan sesuai arahan Presiden RI bahwasanya Negara- Negara di Benua Afrika telah meminta ke Indonesia untuk dapat mensupplai bahan pangan dan hasil perkebunan lainnya ke Benua Afrika dan pelabuhan Teluk Bayur adalah akses terdekat ke Benua Afrika.
Ia juga menambahkan kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam menyusun serta mengawasi penggunaan anggaran. Dengan adanya kolaborasi dan sinkronisasi yang lebih baik, diharapkan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menekankan bahwa untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi masing-masing stakeholder. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait lainnya, pengelolaan anggaran tidak akan berjalan efektif dan efisien.
“Penting bagi kita untuk bersama-sama memahami peran masing-masing dalam pengelolaan anggaran. Kolaborasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pihak terkait sangat menentukan agar anggaran yang ada bisa digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Muhidi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
