Dikatakan Musfi, keterbukaan informasi publik selain menjadi pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan dan terbuka juga memberikan ruang partisipasi dalam pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik sejak dari pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.
“Saya berharap dalam retreat di Lembah Tidar itu juga diberikan materi penting ini kepada kepala daerah baru, bisa saja menghadirkan Ketua atau Komisioner Komisi Informasi Pusat. Terkait usulan ini sudah saya sampaikan melalui pesan instagram-nya Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto, semoga beliau sempat membaca, dan syukur-syukur ditindaklanjuti,” ungkap Musfi.
Ditambahkan Musfi, khusus untuk kepala daerah baru di Sumatera Barat, Komisi Informasi akan melakukan komunikasi dan penguatan secara maksimal tentang Undang-Undang KIP ini.
“Insyaallah khusus bagi kepala daerah baru, terutama bupati dan walikota se-Sumatera Barat kami akan terus melakukan penguatan tentang keterbukaan informasi publik, walaupun KI Sumbar sudah rutin memonitoring dan evaluasi untuk kabupaten dan kota,” katanya.
Musfi juga mendorong Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia untuk memanfaatkan momentum pasca pelantikan kepala daerah baru ini untuk menguatkan lembaga ini di daerah masing-masing. (000/kisb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
