Munir menegaskan, pemberitaan bencana sejatinya adalah pemberitaan tentang manusia. Karena itu, liputan kebencanaan tidak boleh direduksi hanya menjadi angka korban, kerusakan infrastruktur, atau visual dramatis.
“Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan,” tegasnya.
Selain itu, Munir juga menyoroti kondisi industri media nasional yang dinilainya berada dalam situasi krusial. Ia menilai negara perlu hadir untuk memastikan kebebasan pers, keberlanjutan usaha media, serta kemampuan adaptasi menghadapi teknologi digital.
“Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia,” katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menambahkan, dominasi media sosial dan platform digital menjadi ancaman nyata bagi eksistensi media arus utama. Menurutnya, keterbatasan finansial membuat banyak media tak lagi mampu menempatkan koresponden di berbagai daerah.
“Kalau media sosial dilengkapi verifikasi, konfirmasi, dan kode etik, maka media mainstream akan semakin terdesak,” ujarnya.
Anggota Dewan Pakar PWI Pusat Wahyu Muryadi mengungkapkan, sejumlah media telah gulung tikar akibat tekanan platform digital. Meski intervensi negara bisa menjadi solusi, ia mengingatkan adanya risiko terhadap independensi media.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo menilai dominasi algoritma platform digital merupakan ancaman serius, terutama karena regulasi publisher rights hingga kini belum menemukan titik temu.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
