Namun jalan yang ada saat ini lebarnya hanya 6 meter. Sehingga dibutuhkan peningkatan sarana prasarana jalan yang bisa memudahkan bus-bus besar untuk keluar masuk terminal.
“Untuk membangun akses jalan yang memadai terlebih dahulu harus dituntaskan pembebasan lahan, ini kewenangannya ada di pemerintah kota. Karenanya kita berharap dukungan dari Pemko Padang untuk menyegerakan pembebasan lahan. Dengan demikian keberadaan Terminal Anak Air juga bisa dioptimalkan,” ucap Hendra.
Menanggapi ini, Doni Harsiva Yandra menyampaikan, karena kewenangan pembebasan lahan ada di pemerintah kota, pihaknya akan mendorong pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Padang berkolaborasi menuntaskan persoalan ini.
“Kita akan dorong pemerintah provinsi untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan urusan ini, atau dicarikan alternatif jalan lain yang bisa membuat bus-bus besar bisa masuk,” tukasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Hendra Halim menambahkan, karena kewenangan pembebasan lahan terletak di Pemko Padang, ia berharap ada komunikasi yang intens antara pihak Balai dengan Pemerintah Kota Padang menyelesaikan ini.
“Tanpa adanya akses jalan yang memadai, keinginan kita untuk mengoptimalkan terminal ini akan susah terwujud. Oleh sebab itu kita berharap ada komunikasi yang intens dari pihak – pihak terkait mencarikan solusi untuk permasalahan ini,” ucapnya.
Terkait ini, dalam kunjungan Komisi IV ke BPTD Kelas II Sumbar, selain Ketua Komisi IV, Doni Harsiva Yandra, juga hadir Wakil Ketua Komisi IV Erick Hamdani, Anggota Komisi, Bakri Bakar, Hendra Halim, dan Gino Irwan. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
