Abdul Waris menegaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen DPD RI untuk memastikan sektor pertambangan memberi manfaat ekonomi nasional sekaligus menghadirkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Hasil pengawasan dan masukan dari pertemuan ini akan dijadikan bahan rekomendasi DPD RI kepada pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan UU Minerba lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
