Sementara, Rencana Kerja Tahun 2026 diarahkan pada penguatan kedaulatan pangan dengan fokus pada peningkatan produksi padi, jagung, daging, telur, susu, serta hilirisasi komoditas strategis guna meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan impor.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan bahwa pangan bukan lagi sekadar soal tata niaga, melainkan sudah menjadi isu kedaulatan yang harus dikelola secara serius.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat ini pangan bukan sekadar tata niaga, tetapi sudah menjadi kedaulatan kita. Kita memiliki potensi besar, mulai dari lahan yang luas hingga rakyat yang rajin. Komoditas pangan tentu sangat dipengaruhi oleh potensi alam di setiap pulau dan provinsi,” ujar Sudaryono.
Dalam rapat kerja tersebut, Anggota DPD RI asal Papua Selatan, Sularso, menyampaikan kendala yang dihadapi petani di Papua Selatan, terutama buruknya infrastruktur jalan usaha tani yang menyebabkan biaya produksi meningkat karena jarak tempuh yang jauh.
Menjawab hal tersebut, Sudaryono menyampaikan bahwa infrastruktur jalan usaha tani akan dianggarkan pada tahun 2026 dan akan diberikan kepada daerah yang berkomitmen menjaga status lahan serta mendukung produksi komoditas pangan.
Selaku Ketua Komite II DPD RI, Badikenita menutup rapat dengan harapan agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
“DPD RI siap mendorong kebijakan pertanian yang berpihak kepada petani, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami juga mengapresiasi kinerja dan komitmen Kementerian Pertanian, termasuk rencana penanaman serentak bibit jagung di lahan 500 ribu hektare di empat provinsi, yakni Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah,” ujar Badikenita, senator asal Sumatera Utara. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
