Evaluasi terkait sosialisasi, ditambahkan Fahmi, semua kegiatan sosialisasi ada, tapi partisipasi masyarakat pilkada masih rendah, 57,15 persen. Menurutnya, ini jauh di bawah target KPU dan sangat perlu dievaluasi, seberapa persen sesungguhnya pengaruh kegiatan sosialisasi terhadap motivasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suara.
“Berapa jumlah pemilih atau masyarakat yang terlibat dalam seluruh kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Sumbar? Jumlah 141,2 persen itu dari mana? Ini perlu dicek datanya dan disampaikan dalam laporan evaluasi. Apakah data Siparmas sudah dapat/membantu memetakan indeks partisipasi? Apakah masih terdapat kelemahan? Ini perlu diungkapkan dalam laporan evaluasi,” Fahmi menekankan.
Terakhir, Fahmi menyorot mengenai pemungutan penghitungan dan penetapan hasil. Dia menjumpai, ada 1-3 tps yang tidak melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai jadwal.
“Evaluasi berkaitan dengan pelanggaran dan sengketa tahapan penetapan hasil perlu dikonfirmasi dan dibuktikan dengan data dari Bawaslu Sumbar,” ujarnya.
FGD yang dihadiri oleh perwakilan stakeholder terkait itu berlangsung hangat dengan diskusi yang padat. Sejumlah pertanyaan dan masukan mencuat, yang kemudian menjadi bahan evaluasi terhadap Pilkada 2024 oleh KPU Sumbar dan banyak kalangan. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
