PADANG (SumbarFokus)
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mencatat, sektor pendidikan dan kepegawaian masih menjadi bidang dengan laporan dugaan maladministrasi terbanyak yang diterima sepanjang 13 tahun kiprahnya di daerah tersebut.
Data itu terungkap dalam kegiatan Media Briefing bertema “Refleksi 13 Tahun Ombudsman Sumbar”, yang digelar, di Kota Padang, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum refleksi bagi lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut untuk menegaskan kembali peran dan capaian pengawasan sejak berdirinya Perwakilan Ombudsman Sumbar pada 8 Oktober 2012.
Dipaparkan oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Sumbar Meilisa Fitri Harahap, didampingi Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi, sejak 2012 hingga 2025 pihaknya telah menerima 4.119 laporan masyarakat.
Empat sektor dengan laporan terbanyak adalah pendidikan (176 laporan), kepegawaian (162 laporan), agraria atau pertanahan (120 laporan), dan kepolisian (96 laporan).
Selain itu, sektor kesejahteraan sosial, perbankan, kesehatan, dan ketenagakerjaan juga menempati posisi berikutnya dalam daftar substansi laporan yang paling banyak diterima Ombudsman Sumbar.
Diungkapkan, pola maladministrasi yang paling sering ditemukan selama 13 tahun terakhir didominasi oleh tidak memberikan pelayanan (40,6 persen), disusul penyimpangan prosedur (32,7 persen), dan penundaan berlarut (22,4 persen). Adapun permintaan imbalan tidak patut masih muncul dengan proporsi kecil, yakni sekitar 4,3 persen.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
