“Ruas jalan ini tidak hanya sebagai jalur penghubung antarwilayah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Jika jalan ini tidak masuk dalam RTRW Sumbar 2025-2045, maka anggaran pembangunan dan pemeliharaannya tidak dapat dialokasikan di masa mendatang,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo sempat mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan. Namun, karena belum masuk dalam RTRW terbaru, maka tidak ada kepastian untuk kelanjutan pembangunannya.
“Saya minta agar ruas jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo dimasukkan dalam RTRW Sumbar 2025-2045 saat evaluasi di Kemendagri. Ini bukan hanya kepentingan segelintir orang, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat luas di Pasaman dan Pasaman Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muzli mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk lebih memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah yang masih minim akses jalan yang layak. Menurutnya, DPRD Sumbar akan terus mengawal agar kebijakan pembangunan daerah benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian.
Dengan dimasukkannya ruas jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo dalam RTRW Sumbar 2025-2045, diharapkan aksesibilitas masyarakat semakin baik dan perekonomian daerah dapat tumbuh lebih cepat. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
