PADANG (SumbarFokus)
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyakit masyarakat (Pekat) untuk menekan angka HIV/AIDS di Kota Padang.
Menurut Nanda, yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang ini, media publikasi pemerintah, seperti baliho atau videotron, seharusnya digunakan untuk mengampanyekan bahaya HIV/AIDS dengan mencantumkan faktor pemicu, seperti LGBT dan penyalahgunaan narkotika.
“Ke depan, baliho atau videotron milik pemerintah daerah harus memuat konten edukasi tentang bahaya Pekat. Jangan hanya menampilkan foto kepala daerah saja,” ujar Nanda.
Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung pemberantasan Pekat.
“Ketika masyarakat saling menjaga, pemberantasan Pekat yang memicu penyebaran HIV/AIDS akan menjadi lebih mudah. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian,” katanya.
Nanda juga menyebutkan bahwa DPRD Sumbar sedang mengkaji kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT, mengacu pada daerah lain di Sumbar yang telah memiliki Perda serupa.
“Pemerintah daerah harus merancang strategi bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara efektif,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati mengungkapkan bahwa dari total 308 kasus HIV di Padang, 166 kasus (53,8 persen) berasal dari luar kota, sementara 142 kasus (46,2 persen) lainnya ber-KTP Padang.
Kecamatan Koto Tangah mencatat angka kasus tertinggi dengan 40 kasus, diikuti Kecamatan Lubeg dengan 22 kasus. Kecamatan Lubuk Kilangan menjadi wilayah dengan angka kasus terendah, hanya 4 kasus.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
