PADANG (SumbarFokus)
BPKP Sumbar melaksanakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Provinsi Sumatera Barat. Workshop ini dibuka oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, dan mendapat apresiasi dari anggota Komite IV DPD RI, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa.
Dalam pidato pembukaannya, Gubernur mengatakan bahwa pemerintah nagari/desa, sebagai pemerintahan terendah sekaligus yang terdepan dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia, harus diberi penguatan-penguatan.
“Hal ini dilakukan karena kita menyadari kapasitasnya dalam melaksanakan pembangunan dalam perspektif desa/nagari masih terbatas, terutama dalam hal tata kelola keuangan,” ujarnya.
Dikatakan, Pemprov Sumbar telah komit untuk melakukan penguatan-penguatan ini.
“Kita telah memerintahkan Kepala Dinas PMD untuk menjaga desa dan nagari. Kita juga bekerjasama dengan STPDN di Baso. Juga dilakukan pembekalan terhadap walinagari dan kepala desa minimal sekali setahun,” ujarnya.
Ketua Panitia Pelaksana, Ali Ikhsan, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan, pertama, untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa pada tingkat kabupaten/kota maupun desa; kedua untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa; dan ketiga mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel, meningkatkan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan keuangan, dan pembangunan desa dengan penuh tanggung jawab.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
