Selain itu, Gubernur menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak sekolah. Ia meminta Dinas Pangan dan OKKPD daerah memastikan seluruh makanan yang dijual aman dan bebas dari bahan berbahaya.
“Kalau ada kasus keracunan, dapurnya harus ditutup sementara dan dievaluasi. Ini soal kesehatan masyarakat, jadi tidak boleh disepelekan,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan, menjaga ketahanan pangan juga berarti menjaga stabilitas bangsa.
“Bahkan, katanya perang dunia nanti bisa dipicu oleh persoalan pangan. Jadi, menjaga ketahanan pangan itu sama dengan menjaga ketahanan bangsa,” katanya.
Di akhir sambutan, Mahyeldi mengajak seluruh pihak mengembangkan potensi pangan lokal agar Sumatera Barat menjadi daerah yang mandiri dan cukup pangan.
“Semoga masyarakat Sumbar selalu tercukupi pangannya dan dijauhkan dari makanan yang membahayakan kesehatan,” tutupnya.
Kepala Dinas Pangan Sumbar Iqbal Ramadi Payana menyampaikan, kegiatan ini mendukung Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan diversifikasi pangan.
Berbagai program telah dijalankan, di antaranya Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (P-KRPL), Peningkatan Pengolahan dan Pengembangan Pangan Lokal, serta Kampanye Menu Makan Sehat B2SA.
Iqbal juga melaporkan bahwa Sumatera Barat kini menempati posisi delapan besar nasional dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 89,0 pada 2024—bukti kemajuan dalam keberagaman konsumsi pangan masyarakat.
Acara dihadiri oleh perwakilan Badan Pangan Nasional, bupati dan wakil bupati se-Sumbar, Ketua Tim Penggerak PKK, BKOW, Dharma Wanita Persatuan, serta perwakilan Bank Indonesia, Bulog, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. (000/adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
