PADANG (SumbarFokus)
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengingatkan, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pihak terkait dalam memberdayakan sosok perempuan adalah kunci untuk mensukseskan program ketahanan keluarga.
“Urusan ketahanan keluarga tidak bisa dipisahkan dari sosok perempuan sebagai tiang dari keluarga itu sendiri. Ini yang perlu dirumuskan bagaimana memberdayakannya,” ujar Gubernur, saat membuka acara Rapat Forum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, di Padang, Selasa (21/2/2023).
Menurutnya, ketahanan keluarga sulit untuk dicapai jika perempuan sebagai sosok ibu dalam keluarga tidak diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan, iya meyakini jika perempuan berdaya, maka ketahanan keluarga akan terwujud.
Dinas P3AP2KB sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam penanganan berbagai urusan ketahanan keluarga harus lebih proaktif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan, mengingat urusan tersebut tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu adanya dukungan berbagai pihak sehingga kemampuan kolaborasi OPD sangat dibutuhkan.
“Dinas P3AP2KB harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak yang membidangi, dalam merumuskan langkah strategis, inilah tujuan dari adanya forum ini,” kata Mahyeldi.
Berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sumbar Tahun 2020-2021, diketahui, pada tahun 2020 IKK Sumbar berada di angka 70.86; selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 74.21. Angka ini berada di atas rata-rata nasional, 73.43. Dengan angka tersebut, secara nasional, Provinsi Sumbar berada pada rangking 12, artinya masih ada beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
