PAPUA BARAT (SumbarFokus)
Eksistensi BP Tangguh akhir-akhir ini sedang disoroti oleh berbagai pihak lantaran persoalan Tanggung Jawab Sosial (TJS)-nya yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaannya, serta belum berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat adat.
Persoalan ini pun disikapi secara serius oleh Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma. Filep menyoroti persoalan ekologis yang tengah dihadapi oleh masyarakat ring I BP LNG Tangguh Bintuni. Menurutnya, BP Tangguh harus bertanggung jawab atas hak-hak ekologis masyarakat adat yang hilang.
“Kita cermati bersama masalah ini, sejak tahun 2003, kelompok Down To Earth (DTE) yang berbasis di Inggris, berkaitan dengan layanan pemantauan terhadap lingkungan dan pembangunan di Indonesia, telah melaporkan keraguan terhadap aktivitas BP Tangguh. Keraguan itu diantaranya mencakup pabrik penyulingan air laut yang katanya akan dibangun untuk menyediakan air minum di tempat pelaksanaan proyek, akan tetapi fasilitas itu bukan ditujukan untuk komunitas lokal,” ujar Filep di ruang kerjanya, baru-baru.
Dikatakan, berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran jalur pipa bawah laut sepanjang 25 kilometer. Ternyata pada Juni 2022 ada kebocoran pipa gas Tangguh. Di persoalan ini, saya khawatir hak ekologis masyarakat tujuh suku di Bintuni dinegasikan.
Filep, yang akrab disapa Pace Jas Merah ini, lantas menekankan pentingnya konsep kewarganegaraan ekologis atau ecological citizenship diperhatikan dalam seluruh mekanisme investasi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
