Zigo juga menyoroti persoalan administrasi Dermaga Sioban yang hingga kini belum tuntas karena asetnya belum tersertifikasi, padahal dermaga tersebut berfungsi sebagai lokasi bongkar muat bahan bakar minyak.
“Kami mengunjungi Sioban dan terkendala karena asetnya belum tersertifikasi. Dermaga ini sangat penting bagi ketersediaan BBM di Kepulauan Mentawai. Kami mohon segera ditindaklanjuti,” ucapnya.
Menurut Zigo, persoalan logistik masih menjadi masalah utama masyarakat Mentawai. Dia menyebut, truk pengangkut barang dari Kota Padang bisa mengantre satu hingga dua hari sebelum menyeberang.
“Kalau antre sampai dua hari, tentu harga barang di Mentawai ikut naik. Ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Selain itu, Zigo meminta pemerintah memperkuat pengawasan wilayah laut di pantai barat Sumatera melalui penyediaan kapal patroli.
“Di wilayah pantai barat Sumatera belum ada pos patroli. Kalau belum bisa dibangun pos, minimal dikirim kapal patroli yang bisa beroperasi optimal karena kondisi laut di wilayah itu sulit diprediksi,” ujarnya.
Di sektor transportasi darat, Zigo menyoroti lambannya realisasi program Direktorat Jenderal Perkeretaapian, khususnya pengadaan palang pintu perlintasan kereta api di Sumatera Barat.
“Itu terkait palang pintu perlintasan yang dijanjikan akan dialokasikan melalui CSR BUMN, tetapi sampai sekarang belum ada progres satu pun di Sumatera Barat,” katanya.
Dia juga mengkritik lambatnya perbaikan rel kereta api di kawasan Lubuk Buaya, Kota Padang, yang dinilai berdampak pada keselamatan masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
