“Ini bukti nyata komitmen Pemprov Sumbar dalam memperkuat pelaksanaan nilai-nilai HAM di daerah,” ujarnya.
Kepedulian itu juga diikuti oleh setiap Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM). pada tahun lalu Sumbar termasuk salah satu provinsi yang memperoleh penghargaan atas keberhasilannya dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam upaya mewujudkan daerah yang peduli terhadap pemajuan hak asasi manusia.
Diketahui, Pemprov Sumbar secara rutin melaporkan pelaksanaan Aksi HAM setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2024 memperoleh nilai capaian akhir yang cukup baik yakni 85,3.
“Sampai saat ini, kami terus berupaya meningkat peduli HAM,” ucapnya.
Salah satu bukti, pada bulan Agustus yang lalu aksi demonstrasi besar-besaran terjadi hampir setiap daerah di Indonesia, bahkan aksi tersebut diiringi dengan anarkis, namun di Sumbar tidak ada terjadi anarkis ataupun pengerusakan.
“Nyata sekali bahwa masyarakat peduli dengan HAM. Hak Mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya, kami terima melalui musyawarah dan mufakat dengan duduk bersama,” terangnya.
Pepatah Minangkabau mengatakan duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang, yang mengajarkan pentingnya kebersamaan, kolaborasi, dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah.
Selanjutnya, untuk kegiatan Aksi Bisnis dan HAM, Pemprov Sumbar telah menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Laporan Aksi Bisnis dan HAM dan memperoleh nilai capaian akhir sebesar 89,5.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
