PADANG (SumbarFokus)
Keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya praktek korupsi di Sumatera Barat ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Musfi Yendra.
Dikatakannya, semua kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo, baik gubernur, bupati, maupun wali kota sangat penting memahami dan mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik dengan serius.
“Salah satu cara mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan daerah adalah menerapkan prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saya berharap, semua kepala daerah di Sumatera Barat yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo, melek soal keterbukaan informasi publik dan dijalankan dengan serius,” kata Musfi, Minggu (2/3/2025).
Musfi Yendra meminta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bisa menghadirkan Komisi Informasi Sumatera Barat dalam rapat koordinasi kepala daerah untuk menyampaikan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik tersebut.
“Momentum yang pas menyampaikan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik ini adalah rakor kepala daerah yang dipimpin oleh gubernur dan dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Saya sudah pernah menyampaikan ke Bapak Gubernur Mahyeldi, hadirkan Komisi Informasi Sumatera Barat di rakor tersebut. Tahun lalu belum terealisasi, semoga dalam waktu dekat, di periode kedua Mahyeldi-Vasko, dan bupati walikota banyak yang wajah baru ini dapat dilaksanakan. Sehingga semua kepala daerah memiliki pemahaman yang sama,” kata Musfi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
