“Keberadaan PHE sangat penting bagi pemenuhan hajat hidup rakyat banyak di sektor energi,” tutur Anggota DPR dapil Sumbar II ini.
Nevi merujuk pada aturan dasar negara Indonesia, bahwa dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga ia menegaskan bahwa pelaksanaan IPO jangan sampai bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 tersebut.
Aktivis perempuan Minang ini menggarisbawahi, pelaksanaan IPO untuk mendapatkan dana sebesar Rp29,4 triliun tidak masuk akal untuk menutupi hutang dan belanja modal yang tiap tahunnya antara Rp60 triliun sampai Rp90 triliun.
“Jangan sampai mengorbankan sumber daya yang lebih penting,” kritis dia.
Selanjutnya, Nevi menyarankan pemerintah harus mempunyai opsi lain agar PHE menjalankan tugasnya dengan baik dan perlu ada evaluasi yang menyeluruh terhadap para pengelola perusahaan.
“Apakah ada kesalahan dan apakah sudah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang diatur Kementerian BUMN?” tutup Nevi Zuairina mempertanyakan. (000/ril)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
