Aspirasi pemekaran ini terus bergulir dari masyarakat di ranah maupun di rantau. Mereka menyuarakan keresahan dan harapan yang selama ini belum terjawab oleh kebijakan pembangunan daerah.
“Kampung kami seolah terpinggirkan. Hingga kini, tidak ada akses jalan yang layak dari Sungai Binjai menuju Balai Baiak. Jalan tanah yang kami lalui sepanjang 4 km itu hanya bisa dilalui kendaraan roda empat sejauh 1,5 km. Sisanya hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor atau jalan kaki. Jika hujan turun, jalan becek dan licin, membuat aktivitas warga terganggu, padahal ini merupakan akses terdekat menuju Balai Baiak,” ujar Amrizal Caniago, Ketua Ikatan Keluarga Sungai Binjai Seluruh Indonesia, kepada wartawan SumbarFokus.com, Minggu (12/4/2025) sore.
Menurut Amrizal, buruknya infrastruktur tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak besar terhadap akses pendidikan anak-anak di Sungai Binjai.
Karena sulitnya akses menuju SD di Balai Baiak, banyak anak-anak Sungai Binjai bersekolah di SD terdekat yang berada di Kabupaten Agam.
“Mereka harus berjalan kaki dan menyeberangi sungai tanpa jembatan setiap hari. Kalau hujan dan sungai meluap, mereka tidak bisa sekolah. SD ini merupakan SD terdekat yang dapat mereka akses. Kondisi ini sungguh memprihatinkan,” ungkap Amrizal.
Sebagai perwakilan masyarakat perantau, Amrizal menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran wilayah Padang Pariaman utara, dan menyampaikan terima kasihnya terhadap Fraksi PPP, yang telah membawa suara mereka ke lembaga legislatif. Dia berharap, langkah konkret segera diambil demi terwujudnya keadilan pembangunan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
