Dia juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemda akan menghimpun dukungan dari berbagai unsur seperti Wali Nagari, Niniak Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam menciptakan kesadaran kolektif.
“Upaya pencegahan akan lebih efektif bila menjadi gerakan bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi tugas kita semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” katanya.
Menurut Irwan, penguatan kontrol sosial di tingkat masyarakat menjadi salah satu fokus ke depan. Namun demikian, ia menekankan bahwa tindakan penegakan hukum secara langsung tetap merupakan kewenangan institusi kepolisian.
“Penguatan kontrol masyarakat akan kita dorong melalui koordinasi lintas elemen, tapi untuk penindakan, itu sepenuhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Dia juga menyebut, penguatan budaya lokal, penerapan sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang, serta peningkatan koordinasi antar-lembaga merupakan bagian dari strategi pencegahan jangka panjang yang akan mendukung efektivitas penegakan hukum.
“Jika segala bentuk pencegahan telah dilakukan, tetapi masih ada pihak yang terang-terangan melanggar hukum, maka langkah penindakan menjadi domain aparat kepolisian,” ujarnya.
Irwan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat memberi efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan pelanggaran.
“Pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap berdiri bersama Polri untuk memberantas tindak kriminal dan aktivitas ilegal di wilayah Dharmasraya,” tukasnya. (019)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
