PADANG (SumbarFokus)
Pemerintah Kota Padang menggelar pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya penyediaan solusi air bersih bagi masyarakat yang masih terdampak pascabencana.
Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan, pertemuan ini difokuskan untuk mencari alternatif pemenuhan air bersih, khususnya bagi warga yang belum terjangkau layanan PDAM.
“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” ujar Fadly Amran.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Berdasarkan hasil pendataan, Kota Padang membutuhkan sedikitnya 228 titik sumur bor yang tersebar di sejumlah kecamatan.
“Berdasarkan pendataan, kebutuhan ini tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kuranji sebanyak 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Kami berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor ini, sebagai solusi jangka pendek,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung penyediaan air bersih di Kota Padang. Dia menyebut, BPBPK Sumbar juga telah menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi kekeringan di sejumlah wilayah.
“Solusi yang bisa kami bantu, pertama, meskipun suatu wilayah bukan daerah layanan PDAM, apabila sumber air terdekat memungkinkan, dapat dilakukan pemasangan pipa SPAM sebagai solusi darurat. Kedua, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman,” ujarnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
