Selain membahas pengelolaan DAS, kegiatan itu juga dirangkai dengan pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar. Mahyeldi menyebut, pembentukan KKMD menjadi wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
“KKMD diharapkan memperkuat aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan pesisir,” kata Mahyeldi.
Dia mengungkapkan, dua tantangan utama pengelolaan mangrove di Sumatera Barat adalah praktik penebangan ilegal serta alih fungsi lahan pesisir. Selain itu, persoalan pencemaran limbah dan konflik sosial ekonomi terkait kepemilikan lahan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sementara, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mendorong pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi publik dan pembiayaan inovatif. Menurutnya, KKMD Sumbar diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menjalankan strategi pelestarian mangrove dan pengelolaan DAS.
“KKMD Sumbar kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan DAS dan mangrove dengan melibatkan pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan LSM,” kata Ristianto.
Workshop ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen Sumatera Barat terhadap pembangunan berkelanjutan. Melalui koordinasi lintas sektor, Pemprov Sumbar berupaya mewujudkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. (000/adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
