“Saya mengapresiasi daerah-daerah yang tetap gigih memenuhi SPM meski terkendala fiskal dan kondisi geografis. Ini bukti komitmen luar biasa yang harus kita pertahankan dan perkuat,” tegasnya.
Dalam Rakor itu, hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, M. Dia memaparkan bahwa capaian SPM di Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan sejak 2019.
“Dari 60 persen, kini kita sudah di angka 98 persen pada tahun 2024. Ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 87,8 persen,” jelasnya.
Ia mengatakan, capaian itu bukan hanya berkat kerja Pemprov, tapi juga hasil sinergi dan kerja keras seluruh kabupaten/kota. Tiga daerah yaitu Provinsi Sumbar, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh sudah menuntaskan SPM secara paripurna. Sementara daerah lainnya sudah berada di kategori Tuntas Madya, alias di atas 90 persen.
Namun, ada beberapa catatan yang perlu jadi perhatian, terutama di sektor kesehatan di beberapa daerah yang masih di bawah rata-rata nasional, seperti Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Secara nasional, Sumatera Barat saat ini berada di peringkat ke-7 dalam pelaksanaan SPM. Ini menjadi prestasi membanggakan, tapi juga tantangan untuk bisa terus memperbaiki diri.
Tahun ini, Gubernur Mahyeldi juga berhasil meraih SPM Award sebagai yang terbaik se-Pulau Sumatera, sementara Kota Padang menjadi yang terbaik untuk kategori kabupaten/kota.
Perlu perubahan strategi dan mekanisme baru lanjut Restuardy menjelaskan bahwa mulai 2025 hingga 2029, pelaksanaan SPM akan memakai mekanisme dan target baru.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
