Fokus tersebut mencakup sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang menjadi mitra kerja komisi.
“Alhamdulillah kita tetap bergerak sesuai koridor hukum. Namun harus diakui, dampak banjir ini sangat besar. Saya fokus mengawal recovery di sektor yang menjadi mitra Komisi IV, terutama pertanian secara umum,” katanya.
Selain persoalan irigasi, Rahmat juga menyinggung lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana.
Dia mengatakan, persoalan banjir beserta dampaknya telah dibahas dalam rapat Komisi IV DPR RI, dengan salah satu catatan penting berkaitan dengan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Menurutnya, dalam kondisi bencana berskala besar seharusnya terdapat komando nasional yang kuat agar penanganan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan koordinasi antarlembaga masih berjalan lambat dan belum maksimal.
“Dalam situasi bencana besar, seharusnya ada komando nasional yang kuat. Faktanya, koordinasi masih lambat. Di beberapa daerah, termasuk Aceh, setelah lebih dari 25 hari, masih banyak dampak banjir yang belum tertangani secara tuntas,” ucapnya.
Rahmat mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan irigasi dan lemahnya koordinasi tersebut dalam rapat Komisi IV DPR RI.
Dia mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai lamban dan kurang responsif dalam penanganan pascabencana.
Rahmat menilai, persoalan ini perlu diketahui publik agar mendorong perbaikan tata kelola ke depan.
“Kalau memang tidak berjalan, harus dievaluasi, bahkan diganti. Ini demi percepatan pemulihan sawah dan kepentingan petani pascabencana,” tegasnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
