“Ketika kesewenang-wenangan terjadi berulang, persoalan tidak lagi berhenti pada pelaku, tapi mengarah pada sistem yang membiarkan hal itu berjalan,” katanya.
Dia meminta Pemko Padang, Satpol PP, dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pelatihan, batas kewenangan, mekanisme sanksi, hingga struktur komando dubalang di lapangan.
“Tanpa itu, apa bedanya mereka dengan kelompok liar yang hanya beroperasi bermodalkan power dan otot?” sebutnya.
Daniel menegaskan bahwa masyarakat berhak merasa aman dari aparatur yang dibiayai oleh uang pajaknya.
“Jika Dubalang Kota ingin tetap dipercaya, yang pertama mereka harus lakukan adalah menanggalkan mentalitas premanisme, bukan memupuknya,” ujarnya.
Menurut dia, kepercayaan publik tidak akan pulih jika tidak ada pembenahan struktural.
“Bila tidak ada pembenahan, opini publik akan tetap sama: Dubalang Kota bukan lagi simbol keamanan, melainkan citra buruk dari kekuasaan yang salah tempat,” tutup Daniel. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
