JAKARTA (SumbarFokus)
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) menyelenggarakan Sarasehan Nasional bertema “Penguatan Peran Petani dalam Mewujudkan Kedaulatan, Kemandirian, dan Ketahanan Pangan Nasional.”
Acara berlangsung di Gedung DPD RI, Komplek MPR/DPR/DPD RI Jakarta, dipimpin oleh Kepala Puskadaran, Dr. Sri Sundari, S.H., M.M., CGCAE.
Kegiatan ini dihadiri oleh pihak Pusat Perancangan dan Kebijakan Hukum (Pusperjakum), Sekretariat Komite II (Tenaga Ahli Komite II), Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Kementrian Pertanian RI / Direktur Pelindungan Tanaman Pangan, DPP Wanita Tani Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, DPP Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Petani Milenial, P4S Okigaru (Pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya), IKAMAJA (Ikatan Keluara Alumni Magang Jepang), KPMI (Komunitas Petani Muda Indonesia), PPPDI, dan organisasi pertanian lainnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dalam memperkuat dukungan keahlian kepada Komite II yang saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (P2P).
Melalui forum ini, Puskadaran berkolaborasi dengan Pusperjakum (Pusat Perancangan dan Kebijakan) sekaligus dihadiri oleh Tenaga Ahli Komite II berusaha menghimpun data empiris, pandangan praktis, serta aspirasi daerah sebagai bahan perumusan kajian strategis.
Dalam sambutannya, Kapuskadaran menegaskan bahwa tantangan utama sektor pertanian meliputi ketimpangan akses lahan, lemahnya kelembagaan koperasi, rendahnya regenerasi petani, serta ketidakpastian harga hasil panen.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
