Rifnaldi juga menyoroti masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi akibat birokrasi yang ketat. Dia menilai kehadiran PJKIP di Kota Padang Panjang menjadi bagian penting dalam mendorong praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua PJKIP Sumatera Barat Almudazir mengatakan keterbukaan dan transparansi justru akan menciptakan kenyamanan bagi pemerintah dan badan publik dalam bekerja. Menurutnya, PJKIP hadir bukan untuk menghakimi, melainkan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan.
“Masih banyak badan publik yang belum sepenuhnya memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, kami berharap PJKIP Padang Panjang aktif melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi di OPD,” katanya.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru PJKIP. Dia menilai peran jurnalis semakin strategis di tengah derasnya arus informasi digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Di era digital, kebenaran sering kali kalah oleh viralitas. Di sinilah PJKIP hadir sebagai filterisasi dan verifikator informasi,” ujarnya.
Allex berharap PJKIP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang faktual, berimbang, dan bertanggung jawab. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
