Menurut Ramadanur, dua tahun belakangan bisnis Pertashop berada dalam kondisi sulit. Hal ini dipicu oleh lebarnya disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax. Selain itu, longgarnya distribusi Pertalite membuat pengemplang BBM bersubsidi memaksimalkan peluang. Dampaknya, penjualan Pertashop menjadi menurun.
“Mudah mudahan pengendalian BBM bersubsidi (Pertalite) ini benar benar diberlakukan awal Oktober ini. Mudah mudahan juga ini menjadi harapan baru bagi Pertashop di Sumbar agar bisa bangkit dan pulih kembali aktivitas bisnisnya,” ujarnya.
Sementara dalam kesempatan terpisah, Ekonom Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas Dr Fajri Muharja SE Msc mengungkapkan pengendalian BBM bersubsidi merupakan sebuah keharusan demi menyehatkan APBN.
“Pengendalian BBM bersubsidi ini adalah langkah tepat dan memiliki dampak berganda. Pertama APBN menjadi sehat karena pengendalian akan dapat secara bertahap mengurangi subsidi BBM. Kedua, masyarakat sebagai pengguna juga menjadi lebih terlindungi seiring mengecilnya peluang BBM bersubsidi salah sasaran,” ujar Fajri.
Fajri mengatakan juga, walau terbilang relatif terlambat namun langkah bijak dan maju untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi ini tetaplah kita apresiasi.
“Semoga saja langkah maju ini dapat direalisasikan sesuai jadwalnya,” sebutnya.
Seperti diberitakan berbagai media Senin (2/9/2024) lalu, pemberitaan mengenai pembatasan pembelian pertalite yang menunggu Permen ESDM, akan ada rencana berlaku 1 Oktober, Pertamina Patra Niaga gencarkan pendaftaran QR Code, menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, pemerintah akan mulai melakukan pengendalian BBM Bersubsidi (Pertalite) dalam waktu dekat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
