Tidak hanya itu, keterbukaan informasi publik juga berdampak pada peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah yang memiliki sistem pemerintahan yang transparan, dapat diprediksi, dan bebas dari pungutan liar. Informasi yang terbuka memberikan kepastian hukum dan memperjelas mekanisme birokrasi yang harus dilalui.
Hal ini tentu memberikan citra positif bagi daerah tersebut dan menjadi daya tarik tersendiri dalam menarik investasi baru. Sebaliknya, daerah yang tertutup dan penuh ketidakpastian informasi cenderung dijauhi oleh investor karena dianggap berisiko tinggi.
Di era digital seperti sekarang ini, pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi lebih mudah berkat dukungan teknologi. Kepala daerah dapat memanfaatkan platform digital seperti situs resmi pemerintah daerah, media sosial, dan aplikasi layanan publik untuk menyebarluaskan informasi. Langkah ini tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat.
Misalnya, sistem e-government yang kini diterapkan di banyak daerah memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara daring, mulai dari pengurusan izin hingga pelaporan keluhan. Teknologi informasi menjadi alat strategis dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan warga.
Namun demikian, penerapan keterbukaan informasi di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Masih banyak kepala daerah yang enggan membuka informasi karena takut terhadap kritik atau belum terbiasa dengan budaya transparansi. Selain itu, kendala infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
