“Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mengembangkan fasilitasi pelayanan komunikasi dan informasi dalam penyebarluasan kegiatan-kegiatan kedewanan dalam menjalan peran, fungsi dan tugas-tugas Anggaran, Legislasi, dan Pengawasan. Tentunya ini juga dalam menjaga marwah dan martabat kelembagaan pemerintahan daerah dan memberikan rasa kebanggaan masyarakat untuk ikut serta memajukan pembangunan daerah,” jelasnya.
Zardi juga mengatakan ada banyak aturan tentang kewajiban pengelolaan komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah mulai dari UU No 14 tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik hingga adanya Permenpan RB No 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.
“Kegiatan pengelolaan komunikasi dan informasi Sekretariat kedewanan ini sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik dan juga sebagai kontrol dalam memberikan layanan tugas-tugas kedewanan juga sebagai dokumentasi lampiran dari pertanggungjawaban baik kepada masyarakat di dapil yang mereka wakil,” katanya.
Sejak diresmikan pengukuhan Pimpinan Defenitif, dan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), anggota DPRD Sumbar telah menjalankan tugas-tugas dan fungsi kedewanan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Dalam beberapa waktu lalu DPRD Sumbar baru saja menetapkan Ranperda Perusahaan Daerah Penjamin Kredit Daerah dan Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya menjadi Perda. Bapemperda juga telah melakukan rapat pembahasan Propemperda 2025 bersama pemerintah daerah, pembahasan hasil evaluasi APBD 2025 dan beberapa ranperda yang akan dibahas hingga akhir masa sidang pertama tahun 2024-2025,” ungkapnya. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
