PADANG (SumbarFokus)
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa setiap rupiah dalam kas daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025, Senin (30/6/2025), di ruang sidang utama DPRD Kota Padang.
Fadly menyebut perubahan anggaran bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk mengarahkan belanja daerah pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan warga.
“Pendapatan kita naik tipis, tapi bukan itu intinya. Fokus kita adalah bagaimana dana ini bisa menyentuh sektor yang memberi dampak langsung. Kita tidak bicara proyek semata, tapi keberlanjutan dan pemerataan layanan,” ujar Fadly.
Dalam dokumen perubahan APBD tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik menjadi Rp897,6 miliar. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga naik sebesar Rp11,2 miliar menjadi Rp1,92 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan daerah bertambah sebesar Rp14,6 miliar menjadi Rp2,82 triliun.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,98 triliun, dengan porsi terbesar untuk belanja operasional yang mencapai Rp2,51 triliun. Belanja ini diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga pengendalian inflasi. Sementara belanja modal sebesar Rp466,9 miliar difokuskan pada pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya pengelolaan pembiayaan yang cermat dan bertanggung jawab. Defisit anggaran sebesar Rp162,2 miliar akan ditutup dengan surplus pembiayaan netto senilai Rp162,6 miliar, yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
