“Ini bukan utang konsumtif. Pinjaman kita arahkan ke hal produktif, seperti pengembangan infrastruktur penunjang layanan publik,” terang Fadly.
Selain itu, Pemko Padang juga mengalokasikan Rp10,7 miliar dari anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan cicilan pokok utang tahun 2023 ke PT SMI.
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Ini bukti sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” kata Muharlion. (000/ril)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
