Bahkan dirinya juga mendesak PJKIP Sumbar mengajukan permohonan informasi publik ke Pemprov Sumbar terkait terbitnya SK Gubernur Sumbar soal pencabutan masa jabatan komisioner KI Sumbar periode 2019-2023 ini.
Sementara, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir mengaku prihatin atas permasalahan KI Sumbar ini.
“Terbitnya SK Gubernur tentang tidak diperpanjangnya (KI) Sumbar jelas telah membuat sejumlah pihak bertanya, ada apa ini,” tanya Almudazir.
Selain, sebutnya, PJKIP juga akan minta audensi dengan Ketua DPRD Sumbar, Supardi terkait belum adanya kepastian calon komisioner KI Sumbar periode 2023 – 2027 yang di seleksi oleh Komisi I DPRD Sumbar. (000/ki)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
