JAKARTA (SumbarFokus)
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mengkritisi pemaparan Kementerian Kehutanan yang dinilainya tidak menempatkan deforestasi sebagai faktor utama dalam memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.
Kritik tersebut dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, pemaparan Kemenhut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Rahmat menilai, narasi yang dihadirkan kementerian seolah mengesankan deforestasi telah menurun signifikan dan tidak menjadi penyebab utama kerusakan ekologis.
“Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Pesan yang kami tangkap adalah bahwa Kementerian Kehutanan menganggap penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau pembalakan hutan,” ujarnya.
Dia mengingatkan agar kementerian tidak menyampaikan informasi yang dapat menyesatkan publik, terutama ketika masyarakat Sumatra masih berada dalam situasi duka.
“Kalau kemudian menganggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kami sesuatu yang keliru untuk disampaikan kepada masyarakat,” kata Rahmat.
Dia menambahkan, pejabat seharusnya berhati-hati ketika berkomentar, terlebih ketika ratusan nyawa telah menjadi korban.
Rahmat merujuk pada data periode 2016–2025, di mana hampir 1,4 juta hektar lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat digunakan untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
