Ia menyebut Sumatera Barat menyimpan peluang besar dalam bidang pertanian, peternakan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan di sektor pangan harus segera mendapat perhatian, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi hingga ketimpangan rantai pasok dan akses lahan.
“Isu ketahanan pangan bukan semata tentang stok beras atau ketersediaan sembako. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus berpikir soal kedaulatan pangan, keberpihakan kepada petani, dan ekosistem agraria yang sehat,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti peran penting Bulog dan Kementerian Pertanian dalam menjaga stabilitas distribusi serta harga pangan.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program kementerian harus lebih intensif agar dana yang digelontorkan benar-benar menyentuh kalangan petani.
“Kita ingin pastikan bahwa anggaran miliaran hingga triliunan rupiah untuk sektor pertanian dan pangan itu benar-benar sampai ke petani kecil, bukan hanya berhenti di atas kertas,” katanya.
Rahmat menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Dia berpendapat bahwa Bapanas harus memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga. “Di Komisi IV nanti, saya akan mendorong penguatan kelembagaan Bapanas, termasuk integrasi data dan perencanaan lintas sektor. Kita tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri antara kementerian pertanian, perdagangan, dan lembaga lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, perpindahan ke Komisi IV bukan berarti meninggalkan komitmen sebelumnya, melainkan memperluas kontribusi dalam bidang yang tak kalah penting.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
