PADANG (SumbarFokus)
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai daerah di Sumatra. Ia menilai sejumlah pernyataan pejabat kementerian justru berpotensi melukai warga yang tengah berduka.
“Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” ujar Rahmat saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Senayan, Kamis (4/12/2025).
Rahmat menegaskan bahwa bencana yang terjadi tidak bisa dianggap peristiwa biasa mengingat banyaknya korban meninggal dan warga yang masih hilang. Situasi itu, katanya, membutuhkan keseriusan penuh dari kementerian terkait.
Ia juga menyinggung praktik etika jabatan di negara lain, salah satunya dua menteri di Filipina yang mundur setelah merasa tidak mampu menangani situasi bencana di wilayahnya.
“Saya membaca berita tentang kabinet Presiden Marcos di Filipina. Mereka mengalami banjir; dua menterinya mundur secara gentleman karena merasa tidak mampu mengatasi situasi itu,” tuturnya.
Menurut Rahmat, tindakan mundur bukanlah hal berlebihan apabila seorang pejabat merasa tidak sanggup menjalankan tanggung jawabnya di tengah kondisi darurat yang menyangkut keselamatan masyarakat.
“Kalau ada menteri yang merasa tidak sanggup lalu mundur, itu bukan hal yang salah. Itu bentuk tanggung jawab,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
