Rahmat menekankan pengelolaan kawasan seperti Punti Kayu tidak boleh hanya dibebankan pada satu pihak.
Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan skema pengelolaan yang kuat dan berkelanjutan.
Dalam diskusi bersama pengelola dan mitra konservasi, terungkap TWA Punti Kayu menghadapi tantangan dalam hal regenerasi pohon, kapasitas SDM, serta masih terbatasnya program edukasi untuk pengunjung.
Rahmat menilai kondisi ini harus segera direspon dengan kebijakan yang berpihak pada konservasi jangka panjang.
“Penting bagi pemerintah untuk hadir melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup. Termasuk mendorong kolaborasi dengan akademisi dan komunitas agar kawasan ini bisa berkembang sebagai pusat pembelajaran lingkungan,” katanya.
Menurut Rahmat, TWA Punti Kayu memiliki peran strategis bukan hanya bagi masyarakat Palembang, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menjaga tutupan hutan kota.
Dia mendorong adanya perencanaan jangka panjang yang memperjelas arah pengelolaan kawasan, terutama dalam memadukan fungsi ekologis, edukatif, dan ekonomi secara harmonis.
“Kita harap ada peta jalan (road map) yang konkret dan bisa dilaksanakan. Jangan sampai kawasan konservasi hanya jadi simbol, tapi tak punya kekuatan dalam pelestarian,” ucapnya.
Komisi IV DPR RI melalui kunjungan ini juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, di antaranya dorongan peningkatan kualitas fasilitas publik, penambahan kegiatan edukatif berbasis lingkungan, serta peningkatan peran serta masyarakat sekitar dalam aktivitas konservasi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
