Pemerintah juga menyatakan akan membuat kebijakan teknis sebagai turunan dari kebijakan umum perpajakan, salah satunya adalah memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk meningkatkan iklim investasi. Insentif ini ditujukan pada sektor-sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau, termasuk untuk UMKM.
Hj. Nevi Zuairina mencatat bahwa realisasi investasi di Indonesia selama empat tahun terakhir mencatat angka yang menakjubkan, namun aliran investasi tersebut tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
“Investasi yang masuk ke Indonesia, meskipun besar, tidak membuat pertumbuhan ekonomi kita tumbuh kencang. Ini adalah fakta yang terjadi sejak era tahun 2014 sampai 2023,” tambahnya.
Dia menyoroti bahwa banyak investor yang masuk ke Indonesia membawa miliaran dolar Amerika, namun investasi tersebut tidak membuka lapangan kerja secara signifikan karena lebih banyak berfokus pada sektor padat modal.
“Investasi di sektor seperti smelter, pabrik baterai, dan pabrik mobil, tidak membutuhkan banyak pekerja karena menggunakan teknologi canggih dan robot, sehingga lapangan pekerjaan tidak banyak terbuka,” jelas Nevi.
Hj. Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk membuka data mengenai porsi investasi yang masuk untuk program padat karya dan padat modal, serta seberapa banyak investasi yang sudah benar-benar membuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia.
“Kita perlu transparansi dari pemerintah terkait hal ini untuk memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
