JAKARTA (SumbarFokus)
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, yang dihadiri oleh Hj. Nevi Zuairina, dihadiri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (2/10/2023). Raker dan RDP ini membahas berbagai permasalahan terkait investasi dan pembangunan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI mengungkapkan keprihatinan atas konflik yang terjadi di Pulau Rempang, yang berawal dari rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City dan konflik lahan yang melibatkan masyarakat setempat.
“Saya tidak setuju segala bentuk kekerasan dan mengajak semua pihak untuk mencari solusi damai dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tutur Nevi.
Nevi menerangkan, Pemerintah melalui menteri Investasi/Kepala BKPM RI, diminta memberi keterangan yang jelas dan detail dalam pertemuannya dengan Komisi VI DPR RI. menurutnya, penting pemerintah memberikan penjelasan langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan konflik investasi di Pulau Rempang.
Politisi PKS ini mengatakan, pemerintah mesti mengambil langkah-langkah untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak, termasuk memberikan rumah tipe 45 dengan harga terjangkau, serta uang kontrak dan uang tunggu.
“Jangan sampai ada pengosongan Pulau Rempang. Selama menimbulkan konflik yang mengganggu hak-hak mereka, jangan sampai pemerintah represif,” pinta Nevi.
Komisi VI DPR RI juga menggali berbagai isu terkait proses perencanaan investasi di Pulau Rempang, termasuk isu mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum selesai. Kementerian Investasi dan BP Batam telah memberikan klarifikasi mengenai hal ini dan menyatakan bahwa dokumen AMDAL sedang disusun.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
