Terkait temuan Solidaritas Nasional untuk Rempang, yang menunjukkan mayoritas masyarakat masih menolak pembangunan pabrik kaca milik Xinyi Group di atas tanah adat seluas 2000 hektar, Pemerintah dan BP Batam akan melakukan peninjauan ulang terhadap isu ini dan mencari solusi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.
Dalam pertemuan ini, Komisi VI DPR RI juga menggali informasi mengenai dampak pembangunan pabrik kaca Xinyi Group terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat setempat, penciptaan lapangan kerja, dan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kami menghimbau kepada Pemerintah, BP Batam, dan aparat penegak hukum yang terkait, agar para pendemo yang ditangkap saat melakukan unjuk rasa segera dibebaskan. Mereka dianggap sebagai bagian dari anak bangsa yang memiliki hak untuk menyuarakan rasa ketidakadilan yang mereka rasakan. Kami akan terus mengikuti perkembangan dan upaya penyelesaian permasalahan ini demi kepentingan masyarakat dan kemajuan investasi di Indonesia,” tutup Nevi Zuairina. (000/ril)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
