Selain itu, meminta agar pemerintah Daerah merasionalisasi kembali THL di beberapa dinas, terutama di Satuan Polisi Pamong Praja, karena menurut Fraksi Bintang Nasdem THL sudah melebihi dari yang seharusnya dibutuhkan.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta agar Pemerintah Daerah melalui dinas untuk segera menindak lanjuti terkait dengan Surat Keputusan (SK) para pegawai P3K, yang sampai saat ini belum diterbitkan.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta untuk dapat melaksanakan monitoring pada bagian administrasi Pembangunan terhadap pelaksanaan kegiatan pada OPD terkait, serta dapat mengevaluasi laporan pada sistem Simbangda OPD terkait.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat disarankan untuk Dapat memerintahkan kepada dinas lingkungan terkait dengan rasionalisasi anggaran perubahan, agar segera dilaksanakan seefisien mungkin, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terkait dengan potensi sumber PAD diharapkan kepada Dinas Perhubungan untuk tetap mengupayakan seperti PJU bekerja sama dengan PLN, baik materisasi maupun non materisasi.
Fraksi PDI Perjuangan uga nendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, untuk segera mengkoordinasikan terkait dengan kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada pihak manajemen RSUD Pasaman Barat, untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan pelayanan kepada pasien, maka diharapkan kepada pihak manajemen segera melakukan pembayaran anggaran gaji PTT serta THL tenaga medis, melalui dana Kapitalis BLUD berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
