PADANG (SumbarFokus)
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyerap langsung berbagai keluhan warga GUO Kelurahan Kuranji saat reses perseorangan, di Kuranji, Jumat (6/2/2026).
Mayoritas aspirasi berkaitan dengan dampak bencana hidrometeorologi yang merusak infrastruktur dan mengganggu perekonomian masyarakat.
Muhidi mengatakan, reses menjadi momentum bagi anggota legislatif untuk menampung kebutuhan warga dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan pemerintah kota maupun provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.
Dia menjelaskan, APBD Provinsi Sumbar sekitar Rp6 triliun dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu usulan warga, yakni pembangunan musala, dapat diperjuangkan melalui bantuan provinsi sebesar Rp20 juta dengan melengkapi persyaratan administrasi.
“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.
Terkait penanganan korban bencana, dia mengatakan, data warga telah diinput dalam sistem R3P. Pemerintah daerah bersama Forkopimda juga mendorong percepatan bantuan, terutama menjelang Ramadan.
“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
