“Jika telah ada regulasinya, akan direalisasikan dan ditampung dalam APBD,” katanya.
Muhidi menegaskan akan memprioritaskan Kota Padang untuk alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dimiliki. Semua aspirasi akan diperjuangan sebagai perwakilan masyarakat, seluruh proposal akan ditampung dan akan dibawa pada rapat-rapat resmi dengan pemerintah daerah.
Pada hari yang sama di tempat yang berbeda, Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur. Pada kesempatan tersebut masyarakat tertarik dengan program yang diusung Muhidi terkait sekolah satpam gratis.
Program itu dikhususkan untuk generasi muda lulusan SMA yang tidak menyambung pendidikan perguruan tinggi. Muhidi menjelaskan, untuk mengikuti program itu harus masuk dalam DTKS, masyarakat bisa mendaftar dan direalisasikan pada tahun selanjutnya.
Saat menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Jati Baru Padang Timur, bertempat di Restoran Sederhana, seorang warga, Yulia m, meminta untuk bantuan musala dan mempertanyakan berapa jumlahnya.
Menurut Muhidi untuk sekarang, bantuan untuk musala sebesar Rp20 juta dan maksimal Rp50 juta, semua sesuai dengan kewenangan. Untuk pemerintah provinsi, jumlahnya sekian. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
