“Ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara. Jalan itu jelas bukan jalan negara. Namun akan kita pastikan nanti. Jika jalan provinsi tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun jika jalan kota tetap akan kita usahakan untuk ditindaklanjuti pemerintah kota,” kata Nanda.
Lalu terkait pembangunan drainase dan pengendalian banjir, Nanda menjelaskan, masalah banjir di Padang Sarai memerlukan penyelesaian dari hulu. Ini hampir sama dengan normalisasi untuk Batang Maransi, Padang.
“Untuk proyek pembangunan seperti itu tak bisa diatasi dengan dana APBD. Perlu banyak dana. Seperti Batang Maransi itu menggunakan dana APBN,” katanya.
Namun Nanda menegaskan masalah banjir Padang Sarai memang harus segera diatasi. Ia akan membahas permasalahan ini bersama DPRD dan pemerintah daerah. Terutama mengusulkan untuk dana APBN. Namun setidaknya akan diperhatikan apakah bisa setidaknya dibangun dulu drainase di sekitar pemukiman masyarakat untuk mengurangi genangan air.
Terkait bantuan modal usaha, Nanda mengatakan pemerintahan provinsi memang memiliki program serupa itu. Ia berjanji akan memperjuangkan penyaluran bantuan modal usaha untuk warga Padang Sarai.
“Biasanya program ini untuk berkelompok. Namun tidak bisa langsung untuk semuanya. Nanti dicicil, dalam beberapa tahun,” tuturnya.
Terkait BPJS gratis, ia memaparkan memang saat ini tengah diperjuangkan untuk digratiskan bagi masyarakat. Setidaknya untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang berekonomi menengah ke bawah.
Ia mengatakan, memang ada masyarakat yang dibebaskan iuran BPJS yang diambilkan dataya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun berdasarkan info yang ia terima, memang tidak mudah masyarakat bisa masuk dalam DTKS. Untuk itu ia mengimbau warga untuk aktif melengkapi persyaratan administrasi untuk program pemerintah. Termasuk nantinya kelengkapan syarat-syarat untuk program bantuan modal usaha. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
