Burden sharing jangan sampai dipahami sebagai ‘jalan mudah’ mencetak uang untuk menutup defisit. Kita harus belajar dari pengalaman negara lain yang terlalu jauh menggunakan pembiayaan moneter hingga berujung instabilitas. BI tetap harus independen, sementara pemerintah perlu disiplin fiskal.
Senator asal Jawa Timur itu juga menekankan bahwa manfaat skema ini harus langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok bawah.
“Perumahan rakyat dan koperasi desa adalah kebutuhan mendasar. Jangan sampai burden sharing hanya berhenti di angka-angka makro, tapi harus turun nyata ke desa, ke keluarga yang membutuhkan rumah layak, dan ke koperasi yang menopang ekonomi kerakyatan.
Sebagai Ketua Komite IV yang membidangi urusan anggaran, perbankan, dan keuangan, Senator Nawardi menegaskan komitmen DPD RI untuk mengawal implementasi skema burden sharing agar benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“DPD RI akan mengawasi pelaksanaannya. Kami mendorong agar laporan terkait burden sharing dibuka secara periodik, sehingga publik mengetahui seberapa besar manfaat dan risikonya. Transparansi adalah kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan polemik ke depan.
Dengan sinergi fiskal dan moneter yang sehat serta pengawasan yang ketat, burden sharing diharapkan mampu menjadi instrumen efektif mendukung pembangunan nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi jangka panjang. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
