PADANG (SumbarFokus)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menjadi salah satu dari enam pemerintah daerah yang telah melengkapi data dan menyatakan kesiapan mengikuti Program Sekolah Rakyat tahap pertama tahun 2025. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting dengan Kementerian Sosial RI, Jumat (11/4/2025), yang digelar di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh SUPD BANGDA Kementerian Dalam Negeri H. TB Cahaerul, perwakilan Biro Hukum Kementerian Sosial, Wahyu Suharto, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, antara lain Sekretaris Daerah Medison, Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, Kepala Dinas PRKPP Retny Humaira, Kepala Dinas Sosial Mulyadi Marcos, Kabag Hukum Febrizaldi, dan Sekdis Bappeda Nafri.
Dalam arahannya, TB Cahaerul menyampaikan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
“Untuk tahap pertama, ada enam daerah yang telah menyatakan kesiapan melaksanakan program ini, termasuk Kabupaten Solok. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran Juli 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari APBN,” ujar TB Cahaerul.
Ia menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan meliputi penyusunan format perjanjian pemanfaatan aset, penguatan peran Pemerintah Daerah sebagai Tim Formatur, hingga penandatanganan dokumen kerja sama antara kepala daerah dan Menteri Sosial.
“Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan lahan dan bangunan yang dapat digunakan, dengan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan,” jelasnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
