“Sekarang sekitar 6 Mega Watt listrik yang mengaliri mentawai disupply oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Saat ini PLN bersama beberapa calon investor sudah punya rencana untuk pembangunan beberapa unit pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Mentawai. Diharapkan setelah itu, seluruh kebutuhan listrik masyarakat Mentawai dapat terpenuhi,” ungkapnya.
Upaya mengeluarkan Mentawai dari status 3T, juga dilakukan Pemprov Sumbar dengan mengusulkan Kabupaten tersebut kepada pemerintah pusat lewat BPH Migas sebagai daerah prioritas program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas LPG.
Usulan ini diajukan karena memang masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai hari ini belum pernah tersentuh program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas yang dilancarkan pemerintah pusat beberapa tahun lalu.
“Selain mendorong pembangunan PLTS, kita juga mengusulkan program khusus konversi minyak tanah ke gas di Mentawai agar masyarakat disana mendapatkan tambahan kuota gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Ini sudah menjadi keharusan dan kebutuhan bagi masyarakat,” tegas Gubernur Mahyeldi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Herry Martinus menambahkan, sesuai tugas pokok dan fungsi,sejauh ini pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung dan menyukseskan Progul Gubernur dan Wakil Gubernur pada poin Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan.
Salah satu fokus Dinas ESDM Sumbar pada bidang energi ketenagalistrikan, adalah memberikan bantuan pemasangan jaringan instalasi listrik sederhana gratis bagi masyarakat tidak mampu serta memfasilitasi masuknya akses jaringan listrik PLN hingga ke wilayah terpencil maupun terisolir.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
