“Lalu yang kedua, kami sudah bersurat ke Kimia Farma dan Kemenkes untuk difasilitasi, mungkin menggunakan jalur lain karena ada beberapa jenis obat lain di India yang bisa kalau memang bermasalah dengan obat Suboxone ini kita bisa menggunakan jalur khusus di Kementerian Kesehatan itu ada impor jalur khusus untuk obat-obatan tertentu yang memang bisa dilakukan. Jadi itu yang teknis bisa kita lakukan,” tambah Yuwanda.
Ia menambahkan, berdasarkan perhitungan RSKO, stok Suboxone diperkirakan akan habis pada Oktober 2025. Karena itu, langkah cepat diperlukan agar tidak mengganggu keberlanjutan rehabilitasi pasien.
“Hitungan kami ini bisa sampai Oktober ini stoknya bakal habis. Mudah-mudahan sebelum Oktober kami bisa mengimpor kembali, walaupun nggak banyak cuma mungkin itu salah satu penyebabnya, jumlah penggunaan Suboxone ini di Indonesia tidak terlalu banyak lagi,” tutur Yuwanda.
“Jadi menurut unit cost keuntungan bisnis mungkin sudah tidak menguntungkan lagi. Tapi pasien-pasiennya kalau tidak menggunakan Suboxone mereka akan sakau, mengalami gangguan yang ADC-nya agak berbeda dengan pasien-pasien sabu. Kalau pasien-pasien sabu adiktifnya agak berbeda tapi biasanya bukan proses adiktif tapi lebih ke arah kelainan kejiwaan, misalnya bisa parahnya ke schizophrenia, schizoid, dan halusinasi segala macam. Tapi kalau yang morfin bisa sampai menimbulkan gejala di tubuh segalam macam dalam bentuk fisik,” pungkasnya.
Karena itu, Agita Nurfianti menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal isu ini agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
