“Kami tidak ingin ada kebocoran atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi fokus utama pengawasan kami,” tambah dia.
Selain aspek fiskal, Nawardi juga menyoroti program penyerapan tenaga kerja, seperti padat karya tunai, replanting perkebunan rakyat, revitalisasi tambak, hingga modernisasi kapal nelayan. Menurutnya, keberhasilan program-program ini akan berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pesisir, serta memperkuat ekonomi lokal.
Dia menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar manfaat paket ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan, termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
Senator Nawardi menyambut baik rencana perpanjangan beberapa insentif hingga 2026, khususnya bagi UMKM. Hal ini, menurutnya, memberi kepastian usaha, meningkatkan daya saing, dan mendorong transformasi ekonomi di daerah. Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan harus dibarengi pengawasan fiskal yang ketat dan evaluasi berkala agar program tetap efektif, tidak membebani APBN, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai Ketua Komite IV DPD RI, Saya memastikan bahwa Komite IV akan terus mengawal pelaksanaan Paket Ekonomi 8+4+5 ini. Fungsi kami dalam bidang anggaran dan kebijakan fiskal memastikan setiap kebijakan ekonomi pemerintah mendukung pertumbuhan inklusif, mengurangi kesenjangan antar-daerah, serta memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, terutama masyarakat di daerah yang selama ini kurang terjangkau,” tukas dia. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
